About Us

Weton Jumat Pon, Sosok Tenang Tak Terduga   Weton Kamis Pahing: Menyelami Watak, Jodoh, dan Rezeki Lewat Kearifan Jawa   IDFoS Indonesia Edukasi Santri tentang 3R di Jambore Ramuna Ponpes Alrosyid Bojonegoro   Penghitungan Tarif PPh 0,5% bagi UMKM di Tahun 2025   Return On Investment (ROI), Rahasia Mengukur Untung Rugi Bisnismu   Pindah-pindah Tempat Kerja, Bukan hal buruk melainkan untuk berkembang   Strategi Direct selling: Prospek dengan memprioritaskan kebutuhan dan keluhan mereka.   Dasar Manajemen Retail: Mengenal Peran Merchandiser   Jadilah orang yang benar-benar beruntung (Dadi wong Bejo Kemayangan): Filosofi Penuh Bijak dari Sesepuh Panemon    Doa Agar Bisa Berangkat Haji: Warisan Doa yang Diajarkan Nabi Ibrahim  

Anies Baswedan Menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Ibu Kota sebesar Rp4.641.854 per bulan

 

Anies mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berjanji meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta - JEJEK POTENSI


JAKARTA ( jejakpotensi.com ) - Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Ibu Kota sebesar Rp4.641.854 per bulan. Sehingga, Anies resmi menaikan UMP sebesar 5,1%. Hal tersebut ditetapkan Anies melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022. "Berlaku terhitung sejak 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun," tulis Anies melalui Kepgub tersebut dikutip Senin (27/12/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu meminta kepada pengusaha wajib menyusun, menerapkan struktur, dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Related Posts
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud," pungkasnya.

Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP DKI sebagaimana, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2022 selama masa pandemi Covid-19, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI.

"Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tuturnya.

Anies mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berjanji meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu Pekerja Jakarta dengan manfaat berupa:
a. bantuan layanan transportasi;
b. penyediaan pangan dengan harga murah, dan
c. biaya personal Pendidikan.
Bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

Kontributor : Riyan Setiawan.

Admin
Hidup ini perjuangan, selalu semangat dan tersenyumlah.
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar


Terbitkan Karya Anda di portal berita www.jejakpotensi.com || Ke alamat email redaksi Jejak Potensi di jejakpotensi@gmail.com || Informasi lebih lanjut : 088228512783 (WA)

Pemasangan Iklan di sini, Bayar Seikhlasnya.

Pemasangan Iklan di sini, Bayar Seikhlasnya.
Klik disini!! Pasang Baner Atau Pamflet mu disini, Jangkau lebih luas pasarmu.

JASA SABLON DTF

JASA SABLON DTF
Beli Kaos Sablon & desain terbaru dengan harga murah 2023 (Bisa Kastom Desain Sesuka Hati)

Infaq Pengembangan Portal