BOJONEGORO, Jejak Potensi – Suasana halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026), dipenuhi massa aksi yang datang membawa satu pesan: masyarakat ingin didengar.
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM) menggelar demonstrasi dengan mengepung halaman Gedung DPRD Bojonegoro. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka datang bukan sekadar menyampaikan protes, melainkan menyuarakan keresahan atas berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu bergerak dari arah Terminal Rajekwesi menuju Gedung DPRD Bojonegoro. Barisan massa terdiri atas berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, mahasiswa, akademisi, organisasi perempuan, kelompok buruh, hingga jurnalis.
Sejumlah organisasi turut terlibat dalam gerakan tersebut, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Solidaritas Perempuan, Serikat Buruh Konstruksi Indonesia, serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Kehadiran berbagai kelompok tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang disuarakan tidak berdiri pada satu kepentingan organisasi. Mereka menghimpun beragam kegelisahan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, kesetaraan gender, lingkungan, pendidikan, demokrasi, hingga penegakan hak asasi manusia.
Pakaian hitam yang dikenakan para peserta menjadi simbol perlawanan sekaligus gambaran sikap kritis terhadap kebijakan yang mereka nilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lima Tuntutan dalam Satu Suara
Dalam aksi tersebut, AMBM membawa agenda besar yang disebut Panca Tuntutan Rakyat atau Pantura. Lima tuntutan itu menjadi dasar gerakan sekaligus representasi berbagai persoalan yang ingin disampaikan kepada pemerintah.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nico, menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin terus berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian atas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan mereka.
“Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico di hadapan massa aksi.
Tuntutan pertama berkaitan dengan keadilan ekonomi. Massa menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tingginya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok dan pajak, serta semakin terbatasnya lapangan pekerjaan.
Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat. Di sisi lain, massa juga meminta adanya peningkatan upah serta penguatan subsidi bagi masyarakat.
Bagi mereka, persoalan ekonomi bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan. Di balik kenaikan harga dan terbatasnya kesempatan kerja, terdapat kehidupan keluarga yang harus terus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tuntutan kedua adalah keadilan gender. Melalui agenda ini, massa menyatakan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi gender. Mereka mendorong terciptanya ruang sosial yang setara, aman, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
Selanjutnya, tuntutan ketiga menyangkut keadilan agraria dan lingkungan. Massa mendesak pelaksanaan reforma agraria, penyitaan aset korporasi yang terbukti merusak alam, serta menyampaikan penolakan terhadap sejumlah proyek yang dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan.
Di antara persoalan yang disoroti adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Pandan. AMBM menilai pembangunan harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Bagi peserta aksi, pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui besarnya investasi maupun infrastruktur yang berhasil dibangun. Aspek ekologis dan keberlangsungan hidup masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.
Tuntutan keempat menyasar sektor pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka juga mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut penilaian mereka berpotensi memangkas anggaran pendidikan.
Sementara itu, tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM). Massa menyoroti penanganan gejolak masyarakat yang dinilai represif serta menyatakan penolakan terhadap militerisasi dan keterlibatan aparat dalam konflik sosial maupun ekonomi.
Melalui tuntutan tersebut, AMBM mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui prosedur politik. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, penghormatan HAM, dan penghormatan terhadap ruang sipil juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara.
DPRD Temui Massa, Aspirasi Diminta untuk Didalami
Di tengah berlangsungnya aksi, perwakilan anggota DPRD Bojonegoro menemui massa demonstran. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Perwakilan anggota dewan menyatakan akan mendalami sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh massa.
Meski demikian, bagi para peserta aksi, penyampaian aspirasi tentu bukan menjadi akhir dari perjuangan. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut yang jelas agar berbagai persoalan yang disuarakan tidak berhenti sebagai catatan dalam pertemuan.
Aksi AMBM di halaman Gedung DPRD Bojonegoro pada Jumat itu menjadi gambaran bagaimana berbagai elemen masyarakat berusaha mengambil ruang dalam proses demokrasi.
Dari persoalan harga kebutuhan pokok hingga ancaman kerusakan lingkungan, dari diskriminasi gender hingga kebebasan sipil, seluruhnya dirangkum dalam lima tuntutan yang mereka bawa.
Pada akhirnya, demonstrasi bukan hanya tentang kerumunan massa dan suara yang menggema di depan gedung pemerintahan. Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan bagian dari mekanisme masyarakat untuk mengingatkan bahwa kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Sebab, dalam kehidupan demokrasi, pemerintah tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat yang akan merasakan langsung dampaknya.
Lima tuntutan itu menjadi pesan AMBM: pembangunan dan kebijakan negara seharusnya tidak berjalan jauh dari kepentingan rakyat.
Posting Komentar
Posting Komentar