Di Bojonegoro, kondisi itu perlahan dijawab oleh hadirnya LBH KOBRA atau Komando Bersama Rakyat. Lembaga bantuan hukum ini dikenal membawa pendekatan yang tegas dalam penanganan perkara, namun tetap dekat dengan masyarakat bawah yang membutuhkan pendampingan.
LBH KOBRA didirikan oleh Adv. Jamal, S.H., M.H., HSE., CPL., CMed., seorang praktisi hukum senior yang memiliki latar belakang disiplin tinggi sebagai mantan anggota Komando Pasukan Khusus. Pengalaman panjang di dunia hukum dan kedisiplinan lapangan menjadi dasar dalam membangun karakter lembaga tersebut.
Bagi Adv. Jamal, hukum tidak seharusnya hanya mudah diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Menurutnya, masyarakat kecil juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak saat menghadapi persoalan hukum.
“Ke¬adilan harus dapat diakses oleh siapa pun, terutama masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Selama berkiprah sebagai advokat, ia dikenal aktif menangani berbagai perkara pidana, perdata, sengketa pertanahan, hingga pendampingan masyarakat yang tengah mencari keadilan. Pendekatan yang disiplin dan loyal terhadap klien menjadi ciri yang kemudian melekat pada LBH KOBRA.
Kini, estafet kepemimpinan LBH KOBRA wilayah Bojonegoro diteruskan kepada advokat muda Aisyah Hz, S.H. & Rekan, yang akrab dikenal masyarakat dengan sebutan Mbak Kobra.
Perempuan kelahiran Bojonegoro itu menempuh pendidikan hukum di Universitas Semarang sebelum aktif berkiprah di dunia advokat. Saat ini, ia juga tercatat sebagai pengurus aktif DPC IKADIN Semarang.
Di bawah kepemimpinannya, LBH KOBRA mulai memperluas pendekatan pelayanan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap persoalan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Menurut Aisyah, masih banyak perempuan yang memilih diam ketika menghadapi persoalan hukum di dalam rumah tangga maupun lingkungan sosialnya sendiri. Faktor ekonomi, rasa takut, hingga tekanan keluarga sering membuat korban enggan mencari bantuan.
Karena itu, pendampingan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu fokus utama pelayanan LBH KOBRA.
Beberapa persoalan yang kerap ditangani antara lain kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran nafkah, hak asuh anak, perlindungan korban kekerasan, hingga pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.
“Wanita harus berani bersuara dan melek hukum. Kami hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga Bojonegoro, khususnya kaum perempuan, yang merasa sendirian saat memperjuangkan keadilannya,” kata Aisyah.
Selain perlindungan perempuan dan anak, LBH KOBRA juga aktif menangani sengketa lahan dan waris yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Persoalan perebutan hak tanah keluarga, konflik warisan, hingga peralihan hak atas tanah menjadi perkara yang banyak membutuhkan pendampingan hukum secara hati-hati.
Tidak sedikit warga yang datang dalam kondisi hubungan keluarga sudah memanas akibat persoalan tersebut. Karena itu, selain litigasi di pengadilan, pendekatan mediasi juga dilakukan untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih baik.
Di bidang keperdataan, LBH KOBRA turut memberikan pendampingan terhadap persoalan kredit, sengketa perbankan, wanprestasi, hingga gugatan perdata lainnya.
Perpaduan antara ketegasan disiplin yang diwariskan pendiri lembaga dan pendekatan humanis yang dibawa Aisyah membuat LBH KOBRA perlahan dikenal sebagai lembaga bantuan hukum yang tidak hanya fokus pada perkara, tetapi juga memahami kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan hidup.
Bagi sebagian warga kecil, keberadaan pendamping hukum bukan hanya soal proses persidangan. Kadang, mereka hanya membutuhkan tempat untuk didengar dan diyakinkan bahwa mereka masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan.
Dengan semangat itu, LBH KOBRA terus membuka ruang pendampingan hukum bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, terutama bagi mereka yang selama ini merasa kesulitan menghadapi persoalan hukum seorang diri.
Editor: Admin
Posting Komentar
Posting Komentar